Kabar Politik

Jakarta, (tvOne)

Pertemuan antara Komisi III yang membidangi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) sempat memanas. Rapat pun akhirnya diskors untuk menenangkan para anggota dewan dan lembaga swadaya masyarakat itu.

Rapat mulai memanas ketika Komisi Hukum dikritik tidak lagi memihak kepada rakyat. "DPR sudah out of control," kata Sosiolog Thamrin Amal Tomagola, dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Koalisi LSM juga mempertanyakan mengenai pernyataan Komisi Hukum mengenai Tim Delapan yang dinilai hanyalah tim untuk mengklarifikasi data-data kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Mendengar pernyataan dari koalisi masyarakat itu, Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman, mengklarifikasi pernyataan tersebut. Menurutnya, Komisi Hukum tidak pernah menyatakan secara eksplisit ataupun implisit mendukung kepolisian atau kejaksaan. "Kami juga mendukung kerja dari TPF," jata Benny.

Seperti dilansir VIVAnews, pernyataan Benny kemudian dipotong Ray Rangkuti dari koalisi masyarakat. Namun belum sempat Ray berkata, dia sudah dipotong oleh Wakil Ketua Komisi Hukum Azis Syamsudin. Kemudian terjadilah saling potong pernyataan di antara kedua kubu.

Kemudian, seluruh peserta rapat baik komisi hukum dan koalisi masyarakat berdiri. Mereka saling perang mulut. Azis Syamsudin mencoba melerai dengan mengetuk palu sidang sebanyak lima kali. Namun hal tersebut tidak berhasil. Perang mulut terus terjadi. Rapat akhirnya diskors dan belum tahu kapan akan dimulai lagi.